OTT itu menyasar jaksa, hakim, bahkan yang paling menggemparkan adalah terhadap Gubernur Ridwan Mukti (RM) dengan dakwaan suap fee proyek atas pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.
Saat ini, OTT KPK RI atas RM telah memasuki babak akhir persidangan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu telah menjadwalkan pembacaan vonis terhadap RM bersama istrinya pada awal Januari 2018 mendatang.
Meski tak mengakui bahwa ia merupakan aktor dibalik suap fee proyek itu, secara implisit, RM telah menyatakan bahwa ia menitipkan pembangunan Bengkulu kepada Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Rohidin Mersyah, wakilnya dahulu.
Dan sejak dilantik sebagai Plt Gubernur, Rohidin telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Salah satu langkah besar yang dilakukan Rohidin adalah melantik Nopian Andusti sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) definitif.
Nopian dipilih melalui proses panjang mulai dari seleksi oleh panitia di daerah hingga Sekretaris Negara Republik Indonesia. Dengan mendefinitifkan Sekda, Rohidin menyingkirkan salah satu elemen terpenting yang menganggu akselerasi percepatan pembangunan pemerintahan yang menghambat sedikitnya dalam lima tahun terakhir.
Membuka tahun 2018, Rohidin tentu diharapkan pula bisa menjabat sebagai gubernur definitif dan memiliki wakil gubernur yang mampu menyeleraskan gagasan-gagasan pembangunan yang ia miliki. Dengan demikian, elemen terbesar yang menghalang gerak laju pembangunan di Bengkulu dapat sepenuhnya disingkirkan.
Dengan tidak adanya lagi anasir-anasir penghalang pembangunan, Rohidin hendaknya mulai berani melakukan langkah besar membangun infrastruktur secara masif dan meninggalkan rutinitas yang bersifat seremonial.
Sebab, ketersediaan sarana infrastruktur yang baik merupakan alasan utama kehadiran investasi dan menjadi syarat mutlak suksesnya Wonderful Bengkulu 2020. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar