MataLensa.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap praktik korupsi proyek pengadaan kapal patroli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp 36,5 miliar. Seorang pejabat Kemenhub berinisial C ditetapkan sebagai tersangka.
"Kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor LP/221/II/2017 dan Sprin Sidik/74a/II/2017/Tipidkor, tanggal 27 Februari 2017," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus dalam rilisnya, Jumat (24/11/2017).
Sementara itu tersangka C dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka pada Senin (16/10) lalu. "Yang bersangkutan sebagai Kapokja (proyek) Pengadaan Kapal," sambung dia.
Wiyagus mengatakan, proyek pengadaan kapal patroli berada di bawah Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut san Pantai (KPLP). Proyek itu diadakan pada Tahun Anggaran (TA) 2013-2014.
"Dari 65 unit kapal patroli fibre, terdapat 14 unit yang belum diserahkan. Penyidikan lebih difokuskan terhadap paket pekerjaan kapal patroli fibre yang tidak selesai sesuai kontrak yang telah ditentukan," jelas Wiyagus.
Wiyagus menerangkan dalam proses pengungkapan, penyidik Tipikor Bareskrim telah memeriksa 35 saksi, ahli dari LKPP, BPK RI, dan PT BKI.
"Dari PT BKI, kapasitasnya sebagai ahli penghitungan volume pekerjaan kapal," imbuh Wiyagus.
Wiyagus menerangkan dalam proses pengungkapan, penyidik Tipikor Bareskrim telah memeriksa 35 saksi, ahli dari LKPP, BPK RI, dan PT BKI.
"Dari PT BKI, kapasitasnya sebagai ahli penghitungan volume pekerjaan kapal," imbuh Wiyagus.
Terkait masalah kerugian negara, Wiyagus mengatakan penyidik masih berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung besaran kerugiannya. "Untuk perkaranya sendiri masih kami kembangkan. Ada beberapa orang yang berpotensi menjadi tersangka," tutup Wiyagus.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar