Plt Gubernur bersama empat orang saksi lainnya dihadirkan di Persidangan guna memberikan kesaksian meringankan terhadap terdakwa Gubernur Non Aktif Ridwan Mukti dan Istri Lily Martiani dalam perkara suap fee proyek.
Selain Plt Gubernur, saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum terdakwa Ridwan Mukti yaitu Masduki Baidlowi, Kepala Bidang Infokom MUI Pusat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Ade Erlangga, Gotri Suyanto Asisten Administrasi Umum di Pemprov Bengkulu dan Ali Sadikin Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu.
Dalam Kesaksiannya, Plt Gubernur Bengkulu mengungkapan kesepakatan antara dirinya bersama Ridwan Mukti untuk membangun Provinsi Bengkulu ke depan.
“Kami saat kampanye sepakat untuk membangun birokrasi yang bersih dan profesional” ungkap Rohidin.
Sosok Ridwan Mukti Di Mata Plt Gubernur.
Menurutnya, sosok Gubernur Non aktif, Ridwan Mukti dinilai memiliki kepribadian baik dan punya semangat juang untuk membangun Provinsi Bengkulu.
Inilah yang membuat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mau berkomitmen mendampingi Ridwan Mukti saat pencalonan 2015 lalu.
“Saya hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya,” ujar Rohidin Mersyah saat diwawancarai usai persidangan Kasus suap fee proyek terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Kamis (30/11/2017).
Dalam persidangan, Plt Gubernur sempat dicecar pertanyaan oleh Maqdir Ismail, kuasa hukum Ridwan Mukti seputaran kinerja Kuntadi, Mantan Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, kegiatan kebijakan penetapan jabatan di jajaran OPD Pemprov Bengkulu dan permasalahan munculnya predikat WTP oleh BPK RI lantaran adanya temuan kerugian negara yang timbul akibat tidak tuntasnya sejumlah pekerjaan proyek dinas PUPR provinsi Bengkulu akhir tahun 2016 lalu.
“Soal penunjukan pejabat di pemprov Bengkulu saat saya menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu bukanlah kewenangan saya. Saya tidak pernah terlibat dalam hal itu. Saya hanya memantau saja. Nah tentang kinerja Kuntadi, memang awal tahun 2017 saya sempat memanggil Kuntadi untuk minta klarifikasi lantaran munculnya hasil Audit BPK senilai Rp 6 M dari penggunaan pembangunan jalan dan jembatan APBD Perubahan Provinsi Bengkulu tahun 2016,” pungkasnya.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar