Sekretaris DPC PWRI Kota Bengkulu Meminta Seluruh Sekolah Patuhi Permendikbud No 60 Tahun 2011

MataLensa.com, Bengkulu - Lagi - lagi program pemerintah mengenai pendidikan gratis dan bebas pungutan apapun kembali tercederai oleh ulah nakal oknum - oknum sekolah di Provinsi Bengkulu, sekolah ini adalah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada dikota Bengkulu.

Rabu pagi, (29/11/2017), salah satu SMKN di Kota Bengkulu menggelar launching Alfamart Class, dalam launching tersebut dihadiri oleh Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Pendikbud) Provinsi Bengkulu Drs. Ade Erlangga M, M.Si.

Seluruh wali murid yang ada diharuskan untuk hadir dalam acara tersebut dengan membawa kupon pembelanjaan, dan diwajibkan berbelanja minimal 50 ribu per wali murid. Apabila tidak berbelanja maka murid akan menerima sanksi dari pihak sekolah.

"Kami dapat dikasih kupon belanja oleh pihak sekolah, diwajibkan belanja minimal 50 ribu, jika tidak maka anak kami dapat sanksi", ungkap salah satu wali murid yang minta identitasnya dirahasiakan.(29/11/2017)

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris DPC PWRI Kota Bengkulu, Muhammad Martanus, menyayangkan hal tersebut. Karena hal tersebut bisa mencederai program pemerintah pusat terkait sekolah bebas dari pungutan apapun.

"Permendikbud No 60 Tahun 2011 sudah mengatur bahwa tidak ada pungutan di sekolah, apa lagi paksaan. Jadi tindakan yang terjadi di salah satu SMKN tersebut tidak dibenarkan", ungkap Martanus.

Selain itu, Martanus berharap agar Plt Gubernur, melalui Kadis Pendikbud Provinsi Bengkulu menegur, dan tidak membiarkan pungutan - pungutan di SMKN tersebut.

"Saya menghimbau Kadis Pendikbud bisa segera memfasilitasi dan melarang segala bentuk pungutan dengan paksaan. Karena hal ini sudah cukup meresahkan wali murid", terangnya. (Red)