Ketua Umum PWRI Suriyanto PD : Pejabat Harus Bisa Memberi Pendidikan Politik Yang Baik Bagi Rakyat.

MataLensa.com, Jakarta - Bangsa ini telah kehilangan rujukan nilai. Itulah kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Miris memang, banyak pejabat maupun pemimpin di negeri ini, dari tingkat pusat hingga daerah, tidak memiliki visi kebangsaan, tidak memiliki sikap pengayoman, sehingga semakin memperlebar jurang pemisah antara pemimpin dengan rakyatnya sendiri.

Pemimpin yang bermental koruptif, arogan, dan sering membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, mengindikasikan betapa bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan yang kian parah.

Melihat fenomena tersebut, menyiratkan kegundahan yang teramat dalam bagi Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto PD.

“ Persoalan berbangsa dan bernegara semakin kehilangan makna, karena ulah pemimpinnya sendiri. Ini persoalan yang menurut saya sangat krusial yang harus disikapi, agar bangsa ini tidak semakin terpuruk, dan rakyat tersandera hak-hak hidup maupun hak politiknya untuk menentukan masa depan bangsa ini,” kata Suriyanto Sabtu, 18/11/2017, pagi.

Menurutnya, meningkatnya gelombang perasaan publik yang semakin tidak terkendali, serta tingginya angka korupsi di kalangan birokrasi, maupun kejahatan – kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, seharusnya menjadi warning bagi Pemerintah, agar persoalan tersebut segera diperbaiki.

Selain itu, kata Suriyanto, persoalan lain yang kian mengemuka adalah masalah ketidakadilan ekonomi dan proses institusionalisasi demokrasi. Jika hal yang krusial tersebut segera diperbaiki, maka Indonesia akan terlahir kembali sebagai negara yang kuat, dan memiliki wibawa.

“ Diakui atau tidak, negara ini nyaris terperosok menjadi negara yang gagal. Indikasinya, banyak pejabat korup, adanya pejabat membuat kebijakan ngawur yang hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya sendiri,” terangnya.

Kondisi Indonesia yang kian carut marut dalam segala aspek kehidupan, membenarkan adagium bahwa munculnya pemimpin jahat, datang dari masyarakat yang rusak. Dan kerusakan di masyarakat, disebabkan berkuasanya pemimpin jahat, koruptor, perusak moral, mengejar hawa nafsu dan membohongi rakyat. Pemimpin jahat biasa memanipulasi kepentingan pribadi dan partainya menjadi kepentingan negara dan masyarakat.

“ Sebagai bangsa yang baik, agak sulit bagi kita menemukan faktanya. Mencari pejabat yang jujur dan bertanggung jawab saja betapa sulitnya. Kejujuran sudah menjadi barang mewah dan langka di republik ini. Belum lagi banyaknya kasus pencucian uang untuk kepentingan politik yang kian merebak seakan menjadi zona aman, termasuk maraknya peredaran narkoba,” keluhnya.

Mensikapi persoalan tersebut, Suriyanto berharap agar para pejabat, pemimpin republik ini menyudahi praktik praktik kotor yang bisa menorehkan luka batin yang teramat dalam bagi rakyat.

Karena, berkuasanya pemimpin yang demikian, bisa mengundang bencana bagi masyarakat di belahan bumi manapun berada.

“ Pejabat maupun pemimpin harus bisa memberi pendidikan politik yang baik, perilaku yang baik bagi rakyat, agar bangsa ini kembali menjadi bangsa yang bermartabat,” pungkasnya.(red)