DPC PWRI KOTA BENGKULU, JAKARTA - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada perjalanannya terakhir ini, banyak dipersoalkan berbagai kalangan.
Hal ini mengingat, adanya indikasi beberapa BUMN strategis terancan merugi, bahkan ada wacana dari petinggi Negeri ini untuk menjual BUMN kepada pihak asing, lalu membentuk BUMN baru.
Tak hanya BUMN, sejumlah BUMD pun nyaris mengalami hal yang sama. Disejumlah daerah banyak BUMD yang bermasalah, karena salah kelolah. dan keberadaan BUMD, tak lebih sebagai ladang bagi pejabat daerah bermental koruptif untuk meraup keuntungan.
tak heran, ketidak jelasan pengelolaan ini yang menjadikan BUMD sulit bergerak, boro - boro berpikir bagaimana mengembangkan investasi, karena dananya sudah tersedot untuk setoran pejabat dengan dalih deviden, atau untuk mengintertain kolega politik di daerah.
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto PD, mengatakan, bahwa adanya intervensi terhadap BUMN maupun BUMD, menjadi biang keladi sejumlah persoalan. BUMN - BUMD tidak bisa berkembang sebagaimana layaknya perusahaan yang sehat dan bisa memberi manfaat, sesuai tujuan semula perusahaan tersebut didirikan.
"Perusahaan milik negara ataupun milik daerah, jangan dijadikan mesin ATM. Sekarang ini, BUMN/BUMD rawan ancaman dari pihak - pihak tertentu, kalau tidak membantu ini atau itu, nanti Dirut maupun Direksi lainnya diberhentikan. Diintimidasi, biasanya untuk hal - hal yang bermuatan politis. Praktek premanisme untuk menggerogoti BUMN/BUMD seperti ini harus dihentikan", ujar Suriyanto, dalam diskusi BUMN dan Kepentingan Politik di Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2017
Pemerintah, menurut Suriyanto, harusnya memproteksi, dan tegas melarang berbagai pihak yang menjadikan BUMN maupun BUMD sebagai mesin pencetak uang, terutama bagi pihak - pihak yang bersinggungan dengan politik ataupun partai politik.
Suriyanto juga menegaskan agar pengelolaan BUMN/BUMD mengedepankan prinsip - prinsip manajemen perusahaan yang sehat, profesioanal dan akuntabel. Perusahaan tidak boleh mengeluarkan dana diluar konteks aturan yang disepakati. Harus mandiri dalam hal pengelolaan maupun kebijakan, jangan sampai diintervensi oleh eksekutif maupun legislatif.
"Sering kita temui menjelang Pilkada BUMN jadi sapi perahan. Harus tegas untuk menolak. BUMN maupun BUMD didirikan untuk menyokong perekonomian, dan dipergunakan sebesar - besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk bancaan", Tegasnya
Terkait adanya wacana agar sejumlah BUMN dijual ke swasta, lalu membentuk BUMN baru, Suriyanto mengungkapkan ketidak setujuannya.
Menurutnya, hal tersebut bukan suatu peluang ekonomi baru, justru akan menciptakan persoalan baru bagi bangsa ini.
"Jika perusahan negara dijual ke swasta, apalagi kepada asing ataupun aseng, maka besar kemungkinan pembangunan di Indonesia tidak akan tumbuh lebih baik, bahkan bisa sebaliknya. Karena perusahaan tersebut sudah beralih ke swata, dimana swasta tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat yang merata dan adil. Bisa jadi akan timbul penjajahan gaya baru", terang Suriyanto
Suriyanto berharap, pengelolaan BUMN/BUMD harus mengedapnkan prisip keberlanjutan, artinya, kepentingan bangas dan negara, dalam perspektif yang lebih luas harus lebih dikedepankan. (red)
sumber : PWRI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar