Untuk itu Pelaksana tugas Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meningatkan para developer atau pengembang perumahan jangan asal-asalan dalam membangun rumah bersubsidi untuk rakyat tersebut.
"Rumah yang dibangun atas subsidi negara, tidak boleh dikerjakan asal-asalan hanya untuk mengambil uang muka dari pemerintah, mari kita awasi sama-sama. Perunit itu ada subsidi dari pemerintah disamping uang mukanya yang ringan. Jangan bangun rumah asal jadi," ujar Rohidin usai melantik pengurus DPD Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indoensia (ASPPRIN) Provinsi Bengkulu. Pada Jum'at (27/10) di Hotel Madelin.
Menurut Rohidin rumah merupakan impian setiap orang. Bukan hanya tempat tidur tapi segala fungsi pendidikan, ekonomi, sosial dan agama, dan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Sementara tugas pemerintah menyediakan rumah yang layak. Dengan kehadiran asosiasi perumahan seperti Aspprin, Rel Estet,REI dan lainnya. Sangat diperlukan sebagai wadah bagi pengembang.
"Jadi keberadan dari asosiasi harus jadi rumah bagi perusahaan perumahan, dan dengan adanya asosiasi pengembang jadi percaya diri. Kemudian sebelum membangun rumah status lahan harus pasti jelas. Jangan bersengketa. Kemudian pihak pengembang harus bertanggung jawab secara moral. Perhatikan tata ruang harus dipatuhi, kemudian kelayakannya. Nyaman atau tidak orang menghuninya," ujarnya.
Kemudian memperhatikan aspek lingkuan ekologi jika banjir maka penghuninya yang akan repot. kemudian harmonsasi dan ramah tidak dengan lingkungan sekitarnya. Percuma juga orangnya ramah tapi perumahan itu ditembok keliling, sangat ekslusif dari warga sekitar.
"Saya harap walaupun rumahnya sederhana tapi clear dan clean. WCnya bagus, air bersihnya tersedia, dan tidak akan pernah rugi menanam kebaikan itu. Tapi siapa yang menanam keburukan pasti menuai badai," singgung Rohidin. Untuk di Bengkulu pembangunan perumahan bersubsidi pada tahun 2017 totalnya ada 3000 perumahan yang di bangun oleh Developer yang tergabung dalan Aspprin. Semuanya tergantung permintaan dari Bupati.
"Untuk menjaga kualitas bangunan sesuai standar, kita tempatkan orang Aspprin 24 jam untuk memantau tukang yang bekerja. Jadi disetiap kabuapten ada penggurus Assprin, sebab ini untuk rumah masyarakat miskin," jelas Ketua DPD Aspprin Bengkulu, Suyono.
Ditegaskannya, sebelum selesai serah terima maka bangunan tersebut diperkisa terlebih dahulu dan teliti dulu baru di KPRkan dengan uang muka 1 persen. Kemudian untuk tahun 2018 di Benteng ada 3000 lebih.
Di Bengkulu Utara ada 600. Di Kota belum ada. Di Lebong sekitar 1.500 dan di Mukomuko sekitar 600 unit rumah. "Kita ada kerjasama dengan semua bank, dan syaratnya mudah sekali uang muka hanya 1 persen dari nilai rumah Rp 132 juta," pungkasnya.(Adv)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar