DPC PWRI KOTA Bengkulu, Jakarta - Dari beberapa janji bidang ekonomi Anies Baswedan-Sandiaga Uno selama masa kampanye, program kepemilikan rumah DP Rp 0 jadi program yang paling menarik perhatian. Uang muka Rp 0 dianggap jadi solusi warga DKI atas kepemilikan hunian, bukan hanya menyewa alias ngontrak.
Bahkan, keduanya sempat bersilang pendapat mengenai program kebutuhan papan itu, di mana Sandiaga menyebut peserta program itu haruslah memiliki penghasilan minimal Rp 7 juta sebulan, namun kemudian Anies menjelaskan bahwa program itu sesuai dengan yang tertera di web jakartamajubersama.com yang mana ditujukan untuk warga berpendapatan maksimal Rp 7 juta.
Menurut Sandi, program yang diberikan adalah kredit pemilikan rumah DP Rp 0. Masyarakat yang ingin memiliki rumah bisa mengajukan kredit tanpa perlu membayar uang muka rumah atau rusun yang harganya Rp 350 juta.
"Uang muka itu ditalangi oleh Pemprov. Jadi masyarakat enggak perlu bayar DP. Kemudian, dengan skema pembiayaan yang inovatif, rentang kreditnya kita tarik lebih panjang sampai 25 tahun," sambung dia.
Memang di depan, pemohon program perumahan disyaratkan untuk menabung Rp 2,5 juta per bulan selama 6 bulan. Sandi menjelaskan, hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemohon yang ingin memiliki rumah benar-benar memiliki kesanggupan untuk membayar cicilan selama masa KPR.
"Jadi bukan untuk mencicil DP. Tapi untuk memberi kepastian saja bahwa dia benar-benar punya kemampuan untuk membayar selama KPR itu," tutur Sandi.
Menurutnya, rumah dengan DP Rp 0 tersebut berbentuk rumah susun atau vertikal. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi uang muka, sehingga masyarakat tidak perlu membayar DP. Lokasi tanahnya pun bisa berada di tanah pemda dan pemerintah.
"Jadi masyarakat nggak perlu bayar DP. Kemudian, dengan skema pembiayaan yang inovatif, rentang kreditnya kita tarik lebih panjang sampai 25 tahun. Jadi bukan untuk mencicil DP. Tapi untuk memberi kepastian saja bahwa dia benar-benar punya kemampuan untuk membayar selama KPR itu," jelas Sandi.
Sementara menurut Anies, pihaknya yakin dapat merealisasikan program perumahan dengan DP Rp 0. Anies menargetkan di tahun pertama dalam kepemimpinannya.
"Insya Allah di tahun pertama itu sudah bisa jadi. Karena itu masalah pembiayaan saja kok. Bukan bikin rumah kan, hanya pembiayaan," kata Anies.
Kendati begitu, ditegaskan Anies, DP Rp 0 baru bisa diterapkan pada 2018, bukan langsung setelah dia menjabat pada Oktober 2017.
"Kita bertugas Oktober. Selisih dua bulan. Dalam program DP Rp 0 itu juga diharuskan ada enam bulan prosesnya, di mana warga yang mengikuti program harus memiliki akun di Bank DKI dan rekeningnya dicek selama enam bulan. Baru nanti dilaksanakan. Jadi ya memang harus dilaksanakan 2018, tidak bisa 2017," jelasnya.
Di sisi lainnya, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said mengatakan untuk program DP nol rupiah alias Rp 0 dipastikan belum bisa dilaksanakan tahun ini. Menurutnya, masih dibutuhkan regulasi dari beberapa pihak.
"DP Rp 0 programnya sudah disiapkan tapi kita membutuhkan dukungan regulasi. Kita perlu bicara dengan otoritas keuangan, bicara dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia) dan itu sudah kita mulai," ujar Sudirman.
Dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 sendiri, ketentuan rasio LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85% dari sebelumnya 80%. Artinya, uang muka kredit perumahan minimal 15% dari harga rumah.Untuk pemilikan kedua dan ketiga DP-nya masing-masing 20% dan 25%. Jika asumsinya rumah pertama maka dari harga rumah Rp 350 juta, maka DP-nya yakni sekitar Rp 52,5 juta. (*)
Sumber : detikcom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar