Senin, 01 Januari 2018

Suriyanto PD : Program Pemerintah Dibidang Kelautan Dinilai Belum Mampu Angkat Kesejahteraan Nelayan

Ketum PWRI, Suriyanto PD, SH, MH, Mkn 
MataLensa.com, Medan - Sepanjang tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan berbagai gebrakan.  Satu diantaranya memberantas perikanan ilegal.

Namun masih banyak persoalan yang dihadapi dan menjadi pe-er KKP, yaitu mengangkat harkat dan kesejahteraan nelayan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto PD, dalam diskusi akhir tahun semalam, Sabtu, 31 Desember 2017.

Dikatakan Suriyanto, meski Pemerintah dinilai sukses dalam pemberantasan perikanan ilegal, namun belum mampu merangkul pihak-pihak yang terlibat dalam industri perikanan nasional, sehingga membuat macetnya komunikasi yang berakibat program KKP tidak seperti yang diharapkan.

“ Menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia, hanya sekedar shock therapy saja, tidak membawa perubahan apapun, apalagi menyangkut kesejahteraan nelayan. Pemerintah harus lebih terbuka. Dan yang lebih penting memperbaiki pola komunikasi dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan perikanan nasional, serta nelayan,” Kata Suriyanto.

Ditegaskan Suriyanto, bahwa saat ini para pelaku usaha perikanan dalam skala kecil, serta nelayan berada di persimpangan jalan, antara mundur atau terus berjalan. Persoalan inilah yang harus diantisipasi dan dicari solusinya.

“ Sekarang ini, yang lebih penting adalah membangun tata kelola program nasional dibidang kelautan dan perikanan. Perlindungan dari pemerintah merupakan harga mati. Selain itu, perencanaan kinerja kelautan dan perikanan yang didanai dengan menggunakan APBN harus akurat dan akuntabel, sehingga tidak berimplikasi pada kerugian negara dan berdampak pada minimnya manfaat bagi nelayan,” tambahnya.

Selama ini lanjut Suriyanto, Pemerintah hanya berfokus pada program yang sifatnya politis dengan dalih program jangka panjang, namun pemerintah lupa mengabaikan jangka pendeknya.

“ Akar persoalan lainnya, adanya kebijakan Pemerintah (KKP) yang sebenarnya bukan skala prioritas. Misalnya pemerintah ngotot membangun pasar ikan modern. Itu kan butuh waktu bertahun tahun, dan setelahnya siapa yang akan menikmati ? Program jangka pendek bagaimana mengoptimalkan nelayan  untuk mencapai hidup sejahtera itu jauh lebih penting,” tegasnya.

“ Masalah yang dihadapi nelayan saat ini adalah persoalan kemiskinan. Ini yang harus disikapi dan diurai lalu dicari solusinya. Kalau nelayan ingin makmur,  produktifitasnya harus tinggi. Ini tugas pemerintah dan harus menjadi skala prioritas. Jangan belengggu nelayan untuk berkreasi agar mereka survive dan pendapatannya meningkat. Di tahun depan saya himbau pemerintah pusat dalam hal ini KKP harus benar-benar memberi perhatian serius terhadap nelayan, memberi bantuan yang tepat sasaran, serta peningkatan SDM nelayan.  Selain itu, membangun rumpon – rumpon disepanjang pesisir pantai Indonesia yang didiami para nelayan kita dengan melibatkan para ahli, dan nelayan setempat, sehingga program pengentasan kemiskinan, terutama nelayan bisa diwujudkan,” paparnya.

Selain itu, persoalan mendasar yang dihadapi nelayan, selama ini bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, namun hanya dinikmati mafia – mafia di daerah.

” Terkait persoalan nelayan ini, saya langsung mengadakan investigasi ke beberapa pesisir pantai seperti di Belawan, Percut Seituan, Kuala Lama,dan beberapa pesisir pantai Jawa dan Sulawesi. Semua hampir sama mengalami kejadian tersebut. Program – program kelautan yang menyentuh langsung ke para nelayan juga belum signifikan dirasakan ribuan nelayan Indonesia, karena bantuan bantuan juga tidak sepenuh nya sampai ke nelayan,”  tandasnya

Bila Pemerintah mau serius, mulai 2018 pembangunan daerah pesisir yang menyentuh langsung pada kehidupan nelayan, harus dimulai, diperbaiki. Bila tidak, pembangunan di segala bidang hanyalah omong kosong, artinya telah meningkari sila kelima Pancasila.

” Yang harus menjadi skala prioritas Pemerintah, adalah pembangunan di segala bidang yang menyangkut kesejahteraan rakyat di desa serta nelayan. Pemerintah harus konsisten dengan konsep membangun dari pinggiran,” pungkasnya.(Red)

Sumber : inovasi web (PWRI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

DPC PWRI Kota Bengkulu Apresiasi Komitmen Kadis PUPR Kota Bengkulu.

MataLensa, Bengkulu – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kota Bengkulu mengapresiasi aksi cepat tanggapny...